Kerangka Acuan Kerja Master Plan Permukiman Kumuh

Artikel Terkait Lainnya :

Baturisit. Bagian pertama artikel dari Kerangka Acuan Kerja Master Plan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan telah di bahas sebelumnya. Selanjutnya pada bagian kedua ini, artikel tentang Kerangka Acuan Kerja Master Plan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan yaitu Data Penunjang yang berisikan tentang Data Dasar, Standar Teknis dan Referensi Hukum.

1. Data Dasar

Data dasar yang harus dikumpulkan dalam kegiatan Master Plan Permukiman Kumuh kawasan perkotaan  adalah dengan menggunakan metoda komprehensif sehingga hasil yang didapat optimal. Data yang harus di kelolah dalam kegiatan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung yaitu data yang didapat dari berbagai sumber dan laporan hasil kajian terdahulu yang pernah dilakukan.

2. Standar Teknis

Dalam pelaksanaan kegiatan master plan permukiman kumuh kawasan perkotaan, untuk tim pelaksana ditunjuk dari Konsultan. Tim Konsultan dalam pelaksanaan akan menerapkan sistem Analisi Koordinatif, yaitu dalam menentukan alternatif perencanaan, dan akan dilakukan pembahasan secara detail bedasarkan pentahapannya. Sehingga  setiap tenaga ahli selalu melakukan koordinasi baik yang menyangkut internal maupun eksternal dari sistem koordinasi pelaksanaan ini.

Metodologi pendekatan yang disusun pada studi ini ditujukan untuk 2 hal, yang pertama optimalisasi aspek non teknis dan yang kedua adalah untuk mengupayakan optimalisasi aspek teknis pada konsdisi eksisteing pada saat ini.

Bila kita tela'ah dari kegiatan ini adalah pertama, menentukan aspek teknis dan non teknis yang belum optimal bedasarkan peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah kabupaten wilayah masing-masing, sehingga kemudian dapat dipilih kondisi eksisting apa yang perlu dikembangkan atau dioptimalisasi.

3. Referensi Hukum

Dalam pelaksanaan master plan permukiman kumuh kawasan perkotaan perlu adanya suatu Referensi Hukum. Peraturan hukum dan perundangan yang melandasi penyusunan master plan adalah :

a. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

b. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah.

c. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

d. Undang-Undang RI Nomor  25 Tahun 200 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)

e. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang.

Semoga artikel tentang Kerangka Acuan Kerja Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan di konsultan.