Penjelasan Kontrak Kritis

Progres fisik pekerjaan konstruksi yang tidak mengalami minus ( - ) atau selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi progres fisik Plus ( + ) sangat diharapkan oleh kontraktor. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor akan mengalami hambatan. 

Pekerja dan Material/bahan yang kurang serta kondisi cuaca (hujan dilokasi) yang berakibat pada Rencana Progres fisik pekerjaan.

Kontrak dinyatakan Kritis apabila :

1.Waktu periode I  

Rencana fisik pelaksanaan pekerjaan 0 % - 75 % dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan terlambat lebih dari 15 % dari rencana;

2.Waktu Periode II

Rencana fisik pelaksanaan pekerjaan 70 % - 100 % dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan terlambat lebih dari 10 % dari rencana;

Penanganan Kontrak Kritis selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung adalah :

1. Rapar Pembuktian ( Show Cause Meeting – SCM )

a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, Direski Pekerjaan menerbitkan Surat Peringatan kepada Penyedia Jasa dan selanjutnya menyelenggarakan Show Cause Meeting-SCM;

b) Dalam rapat Show Cause Meeting-SCM Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis dan Penyedia Jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan, fiik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (Uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara Show Cause Meeting-SCM tingkat proyek;

c) Apabila Penyedia Jasa gagal pada uji pertama, maka harus diselenggarakan Show Cause Meeting-SCM tingkat atasan langsung yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedai jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara Show Cause Meeting-SCM tingkat atasan langsung’

d) Apabila Penyedia Jasa gagal pada uji kedua, maka harus diselenggarakan Show Cause Meeting-SCM tingkat atasan langsung yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedai jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba Tiga) yang dituangkan dalam berita acara Show Cause Meeting-SCM tingkat atasan langsung’

e) Pada setiap uji coba yang gagal, Pengguan Jasa harus menerbitkan Surat peringatan kepada Penyedia Jasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan;

f) Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka pengguna jasa dapat menyelesaikan pekerjan melalui kesepakatan ketiga pihak atau memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab undang-Undang hukum Perdata.

2. Kesepakatan Tiga Pihak

a. Penyedia Jasa masih bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

b. Pengguna jasa menentukan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan atau atas usulan penyedia jasa;

c. Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan harga satuan kontrak. Dalam hal pihak ketiga mengusulkan Harga Satuan yang lebih tinggi dari harga Satuan Kontrak, maka selisih harga menjadi tanggung jawab penyedia jasa;

d. Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara langsung;

e. Kesepakatan ketiga pihak dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar dalam pembuatan Amandemen Kontrak.

Demikian secara singkat tentang Penjelasan Kontrak Kritis, semoga bermanfaat, terimah kasih.

Baca Artikel...

Show Cause Meeting SCM

Apa itu Show Cause Meeting (SCM)..??? Bagi rekan-rekan yang bekerja di proyek-proyek konstruksi pasti mengenal istilah " Show Cause Meeting - SCM " Proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu lama atau tertentu, kendala biasanya pasti ada. Baik kendala dari segi material/bahan, kurangnya pekerja dilapangan dan kondisi alam.

Show Cause Meeting ( SCM ) atau Rapat Pembuktian Keterlambatan pada proyek konstruksi. Show Cause Meeting ( SCM ) diadakan oleh Pejabat Dinas terkait dalam hal ini PPK. Rapat diadakan dikarenakan adanya kondisi kontrak kerja yang dinilai kritis dan berpotensi waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan shedule yang telah dibuat.

Karena kontrak dinyatakan kritis dalam hal penanganan pekerjaan maka kontrak kritis harus dilakukan dengan rapat pembuktian Show Cause Meeting ( SCM ). Pejabat Dinas dalam hal ini PPK harus memberikan peringatan tertulis kepada kontraktor mengenai keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan.

A. Ketentuan Kontrak Kritis sebagai berikut :

1. Periode I ( rencana fisik pelaksanaan 0 % - 70 % dari kontrak ), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10    dari rencana.
2. Periode II ( rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5 % dari rencana.
3. Rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5 % dari rencana dan akan melampui tahun anggaran berjalan.

B. Penanganan Kontrak Kritis sebagai berikut :

1.    Pada saat kontrak dinyatakan kritis, Direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada kontraktor/penyediah dan selanjutnya menyelenggarakan  Show Cause Meeting ( SCM).
2.    Dalam SCM PPK, Direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyediah membahas dan menyempakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyediah dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tingkat Pertama.
3.    Apabila penyediah gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyempakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (Uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II.
4.    Apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyempakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III.
5.    Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan

Dalam hal setelah diberikan SCM III yaitu Rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5 % dari rencana dan akan melampui tahun anggaran berjalan dan Penyediah tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan:
1.  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan :
a.  Penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paliung lama 50 (lima puluh) hari kalender, dan
b. Penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai SSSK apabila pemberian kesempatan melampui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen kontraktor dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia bedasarkan kontrak awal.

Catatan :
Pasal 93 Perpres 54 tahun 2010
(1)    PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :

    b. Penyediah Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki  kelalaiannya  dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Demikianlah penjelasan tentang Show Cause Meeting - SCM semoga penjelasan diatas dapat bermanfaat.

Baca Artikel...