Istilah - Istilah Syarat Umum Kontrak

Pekerjaan Konstruksi baik di institusi Pemerintah maupun di swasta sering kita mendengar istilah-istilah atau definisi yang terdapat dalam pekerjaan konstruksi. Istilah-istilah atau definisi itu bagi yang berkecimpung di pekerjaan konstruksi harus paham artinyanya.

Disaat akan berurusan dengan pekerjaan konstruksi itulah para staf Penyediah (kontraktor) akan berbuat sesuatu, misalnya pada saat dimulainya pekerjaan diadakan tender suatu pekerjaan konstruksi, maka Penyediah (Kontraktor) harus membuat  "Surat Jaminan" dan juga membuat "Daftar Kuantitas dan Harga (Riancian Harga Penawaran/RAB)". Baca juga : menghitung rencana anggaran biaya proyek.

Diakhir masa pelaksaan Pekerjaan Konstruksi, Penyediah (kontraktor) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim PHO akan melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimana nantinya hasil dari pemeriksaan itu  akan dibuat Berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan.

Definisi yang tertuang didalam Syarat-Syarat Umum Kontrak mempunyai arti dan tafsiran masing-masing sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik.

2. Pengguna Anggaran atau disebut juga PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

3. Kuasa Pengguna Angaran atau disebut juga KPA adalah adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepada Daerah untuk menggunakan APBN.

4. Pejabat Pembuat Komitmen atau disebut juga PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitian/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA uanh bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

6.  Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APID adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

7. Penyediah (kontraktor) adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediahkan Pekerjaan Konstruksi.

8. Sub Penyediah (Subkontraktor) adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebgian pekerjaan (subkontrak)

9. Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antara penyedia baik penyedia nasional maupun penyediah asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas bedasarkan perjanjian tertulis.

10. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan/perusahaan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjamin/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.

11. Kontrak pengadaan barang/jasa selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari konttrak.

12.  Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.

13. Direksi Lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 orang atau lebih yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

14. Direksi Teknis adalah adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksaan pekerjaan.

15. Daftar Kuantitas dan Harha (Perincian Harga Penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

16. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian bedasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakanoleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

17. Harga Satuan Pekerjaan adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

18. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksaan yang sistimatis bedasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.

19. Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwak waktu yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

20. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.

21. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja Penyedia yang dinyatakan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh PPK.

22. Tanggal Penyelesaian Pekerjan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

23. Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan terakhir pekerjaan.

Demikianlah penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, semoga penjelasan diatas dapat bermanfaat.

Baca Artikel...

Campuran Aspal Panas

Aspal atau Bitumen umumnya digunakan untuk bahan campuran konstruksi jalan selain campuran lain seperti agregat dan pasir. Sifat dari aspal umumnya sangat visko-elastis, artinya aspal akan melunak dan mencair bila dipanaskan pada temperatur suhu tertentu, dan aspal bisa juga membeku dan mengeras bila mengalmi proses pendinginan.

Penggunaan aspal pada konstruksi jalan hingga aspal bisa dihampar di permukaan badan jalan, melalui beberapa tahapan atau proses. Bersama material agregat dan pasir, aspal diproses melalui alat yang dinamakan Asphal Mixing Plant ( AMP ). Setelah selesai diproses di AMP selanjutnya aspal panas dibawah menggunakan mobil Dump truck hidrolik ke lokasi.
Pada artikel Campuran Aspal Panas, kita coba ambil salah satu contoh dengan metoda pencampuran dengan bahan yang telah tersediah. Misalkan diperoleh fraksi dengan perbandingan sebagai berikut :
1. Pasir  : 17 %
2. Fine agregat : 34 %
3. Coarse agregat : 49 %

Selanjutnya material dari masing-masing fraksi tersebut ditampung pada Cold Bin I, Col Bind II dan Col Bind III. Dibawah Col bin tersediah pintu untuk mengeluarkan agregat yang dapat diatur ( persentase ) yang telah direncanakan ( Job Mix ). Pembukaan pintu fibrasi memerlukan kalibrasi dengan beberapa kali mengadakan percobaan. Melalui Convayer, material dibawah ke Dryer dengan temperatur sampai dengan 190 derajat celcius ( yang ideal temparatur antara 155 – 185 derajat celcius ).

Kemudian material panas melalui feeder masuk ke pemanas (Hot Bin). Sebelum material masuk ke hot bin, agregat disaring terlebih dahulu dengan saringan otomatis, bergetar yaitu saringan dengan nomor : 3/4”, 3/8”, #4 dan #8. Pada saringan ini batu yang  ukurannya tidak sesuai ( Over size ) akan keluar melalui corong yang tersediah.

Fraksi-fraksi yang sesuai ukurannya akan ditampung pada Hot Bin I, II, III dan IV yaitu :
1. Hot Bin IV    fraksi  3/4” – 3/8”
2. Hot Bin III    fraksi  3/8” - #4
3. Hot Bin II     fraksi   #4 - #8
4. Hot Bin I      fraksi  #8
Agregat dari masing-masing fraksi pada hot bin akan tercurah pada timbangan otomatis, yaitu langsung dapat dibaca dan dikontrol pada ruang operator pada dial yang telah tersediah. Biasanya untuk memudahkan kontrol pada dial biasanya diberi tanda (spidol) berapa kg fraksi yang diperlukan.

Misalkan dalam 1 batch kita ambil siklus campuran 500 kg. Dari fraksi job mix dapat kita jabarkan berat masing-masing fraksi termasuk berat aspal yang diperlukan untuk tiap 500 kg. Selanjutnya kita Rencana aspal 8 % sehingga berat aspal 8 % x 500 Kg = 40 kg.
Berat agregat adalah 500 kg – 40 kg = 460 kg, yang terdiri dari fraksi-fraksi yaitu :
1. Fraksi pasir : 17 % x 460 kg = 78,2 kg
2. Fraksi fine agregat : 34 % x 460 kg = 156,4 kg
3. Fraksi Coarse agregat : 49 % x 460 kg = 225 kg

Selama Job Mix yang telah kita buat tidak berubah, maka berat masing-masing fraksi ini juga tidak berubah. Untuk itu sesuai dengan berat tersebut, kita beri tanda dengan tanda seperti spidol dial yang tersedia pada ruang operator.
Agregat langsung ke ruang mixer (timbangan) bersama dengan curahan aspal panas yang datang dari tangki yang telah dipanaskan dengan temperatur 155 derajat celcius.

Diruang mixer dengan perputaran atau rotasi selama 30 – 60 detik campuran diaduk secara otomatis. Setelah beberapa menit campuran akan keluar tercurah ke Dump Truck. Dengan kapasitas Dump truck 8 ton maka diperoleh campuran yaitu 8000 dibagi 500 = 16 batch.

Sebelum campuran aspal panas dikirim ke lokasi, diatas dump truck campuran harus dicek temperaturnya. Toleransi sebanyak 10% dari temperatur campuran yang tampak pada dial (temperatur mixer) dalam ruang operator.

Pada campuran yang baru keluar dari Asphal Mixing plant (AMP) ideal temperatur 165 - 140 derajat Celcius, gunanya untuk menjaga kemungkinan kehilangan panas selama pengangkutan. Selain itu biasanya untuk menjaga agar tetap panas sampai ke lokasi, diatas dump truck aspal ditutup menggunakan terpal.

Demikianlah penjelasan mengenai campuran aspal panas semoga penjelasan diatas dapat bermanfaat.

Baca Artikel...

Pre Construction Meeting

Pre Construction Meeting atau disingkat dengan PCM merupakan Rapat Pra Konstruksi atau biasnya rapat penjelasan yang dijelaskan oleh kontraktor sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan proyek. Jadi sebelum dimulai pekerjaan Dinas terkait mengadakan rapat diantara unsur yang terkait didalam pelaksanaan pekerjaan yaitu Pemilik proyek, Konsultan dan kontraktor.

Pre Construction Meeting ( PCM ) yang diadakan pada proyek-poyek Pemerintah atau juga swasta. biasanya dilakukan, yang mana kontraktor selaku pelaksana fisik lapangan memaparkan metoda kerja pelaksaan pekerjaan dilapangan.

Selain itu kapan menentukan titik nol, serta membahas volume pekerjaan yang ada didalam Rencana anggaran Biaya ( RAB ), ( baca juga : menghitung rencana anggaran biaya proyek). Serta tanggapan dari Konsultan Supervisi tentang metoda kerja yang dipaparkan oleh kontraktor selama rapat berlangsung. 

Setelah surat Perjanjian Kontrak ( SPK ) ditandatangani dan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), maka kontraktor harus mulai melakukan aktivitas.

Yang hadir selam Pre Construction Meeting (PCM)  atau Rapat Pra Konstruksi berlangsung dari Dinas yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pengawa Lapangan, Konsultan supervisi yaitu Site Engineering (SE) beserta staf yang ada di struktur organisasi konsulatn yang mewakili dan kontraktor diwakili oleh General Superitendent (GS) beserta tenaga ahli yang ada di struktur organisasi kontraktor.

Setelah 7 hari kontrak ditanda tangani kontraktor sebagai pelaksana fisik dilapangan harus melakukan mobilisasi tenaga kerja dan peralatan (Berat). Item yang ada didalam rencana anggaran biaya seperti papan nama kegiatan harus segera dipasang pada lokasi yang bisa dilihat oleh masyarakat dan juga direksi keet harus disediahkan oleh kontraktor.

Kesimpulan yang bisa kita tarik dari penjelasan di atas adalah kontraktor sebagai pelaksana fisik dilapangan menjelaskan, memaparkan program kerja atau metoda kerja sebelum pelaksanaan fisik dilaksanakan.

Demikianlah penjelasan tentang Pre Construction Meeting (PCM) semoga penjelasan diatas dapat bermanfaat.

Baca Artikel...

Show Cause Meeting SCM

Apa itu Show Cause Meeting (SCM)..??? Bagi rekan-rekan yang bekerja di proyek-proyek konstruksi pasti mengenal istilah " Show Cause Meeting - SCM " Proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu lama atau tertentu, kendala biasanya pasti ada. Baik kendala dari segi material/bahan, kurangnya pekerja dilapangan dan kondisi alam.

Show Cause Meeting ( SCM ) atau Rapat Pembuktian Keterlambatan pada proyek konstruksi. Show Cause Meeting ( SCM ) diadakan oleh Pejabat Dinas terkait dalam hal ini PPK. Rapat diadakan dikarenakan adanya kondisi kontrak kerja yang dinilai kritis dan berpotensi waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan shedule yang telah dibuat.

Karena kontrak dinyatakan kritis dalam hal penanganan pekerjaan maka kontrak kritis harus dilakukan dengan rapat pembuktian Show Cause Meeting ( SCM ). Pejabat Dinas dalam hal ini PPK harus memberikan peringatan tertulis kepada kontraktor mengenai keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan.

A. Ketentuan Kontrak Kritis sebagai berikut :

1. Periode I ( rencana fisik pelaksanaan 0 % - 70 % dari kontrak ), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10    dari rencana.
2. Periode II ( rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5 % dari rencana.
3. Rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5 % dari rencana dan akan melampui tahun anggaran berjalan.

B. Penanganan Kontrak Kritis sebagai berikut :

1.    Pada saat kontrak dinyatakan kritis, Direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada kontraktor/penyediah dan selanjutnya menyelenggarakan  Show Cause Meeting ( SCM).
2.    Dalam SCM PPK, Direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyediah membahas dan menyempakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyediah dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tingkat Pertama.
3.    Apabila penyediah gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyempakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (Uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II.
4.    Apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyempakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III.
5.    Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan

Dalam hal setelah diberikan SCM III yaitu Rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5 % dari rencana dan akan melampui tahun anggaran berjalan dan Penyediah tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan:
1.  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan :
a.  Penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paliung lama 50 (lima puluh) hari kalender, dan
b. Penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai SSSK apabila pemberian kesempatan melampui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen kontraktor dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia bedasarkan kontrak awal.

Catatan :
Pasal 93 Perpres 54 tahun 2010
(1)    PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :

    b. Penyediah Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki  kelalaiannya  dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Demikianlah penjelasan tentang Show Cause Meeting - SCM semoga penjelasan diatas dapat bermanfaat.

Baca Artikel...