Cara Menghitung Volume Pasangan Batu

Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara menghitung volume pasangan batu. Bagi mereka yang bekerja di bidang konstruksi, baik itu pekerjaan Drainase, jalan raya pasti sering menjumpai pekerjaan pasangan batu. Pekerjaan pasangan batu bisa menggunakan bahan batu bela, batu bulat disamping bahan lain seperti semen dan air.

Seorang Estimator setelah mendapat Gambar Kerja akan mencari volume sesuai dengan gambar kerja, setelah itu dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pada gambar diatas kita diketahui :

B1 = 0,30 m

B2 = 0,80 m

H1 = 1,50 m

H2 = 0,75 m

Misal panjang 500 m

Ditanya berapa Volume pasangan batu ?

Jawaban :

Jadi Volume Pasangan Batu (M3) yaitu :

1.Kita cari dulu bagian bidang atas

  = (B1+B2)/2 x h1

  = (0,3 + 0,8)/2 x 1,50 

  = 0,83 m

  

2.Bagian bidang Bawah

  = (B2 x h2)

  = (0,8 x 0,75)

  = 0,60 m

  Jumlahkan bagian bidang atas dan bidang bawah

  = (0,83 + 0,60) x Panjang

  = (0,83 + 0,60) x 500

  = 715 M3

Jadi total pasangan batu yang dibutuhkan adalah 715 M3.

Demikianlah penjelasan singkat dan sederhana cara Menghitung Volume Pasangan Batu. Terimah kasih.

Baca Artikel...

Konstruksi Talud Pengaman Pantai

Bangunan pantai umumnya digunakan sebagai insfrastruktur yang berfungsi sebagai pelindung pantai. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pasang surut air laut akan mudah menggerakan sedimen disekitar garis pantai, sehingga akan sering terjadi erosi pada pantai.Dinding penahan tanah (Talud) merupakan bangunan yang berguna untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah.

Pembangunan Dinding Penahan Tanah (Talud) yang dibangun di daerah pantai, jurang berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi pergerakan tanah atau longsor dan tanah tetap stabil. Konstruksi dari dinding penahan tanah (Talud) terbuat dari pasangan batu kali, batu belah yang diperkuat dengan campuran semen, pasir dan air.
Adanya pergerakan tanah bisa diakibatkan oleh gaya-gaya yang bekerja di dinding penahan tanah yaitu adanya gaya momen guling, gaya berat sendiri, gaya lateral tanah aktif/pasif, gaya angkat dan gaya gelincir. Pembangunan Talud pengamana pantai digunakan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan dari gelombang dan arus. Ada beberapa cara untuk melindungi pantai yaitu memperkuat pantai agar mampu menahan kerusakan yaitu dengan membangun beberapa struktur bangunan tepi pantai.
Sesuai dengan fungsinya maka konstruksi bangunan tepi pantai dapat diklasifikasi menjadi tiga jenis yaitu :
1.Konstruksi yang dibangun di pantai dan sejajar garis pantai
2.Konstruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai
3.Konsteksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar garis pantai

Beberapa struktut bangunan tepi pantai antara lain yaitu tanggul laut (Sea Dike), Tembok laut (Seal Wall), Perkuatan Lereng (Revetment), Pemecah Gelombang (Break Water), Krib (Groin) dan Jeti (Jetty).
Dalam merencanakan Dinding Penahan Tanah perlu diperhatikan beberapa faktor antara lain :
1.Pemilihan konstruksi Dinding Penahan Tanah yang sederhanan dan bisa dikerjakan serta pemanfaatan  sumber daya yang tersedia.
2.Dimensi konstruksi Dinding Penahan Tanah direncanakan dengan telitih dan harus memenuhi persyaratan teknis dan keamanan.
3.Kedalaman dari dinding penahan tanah harus mencapai tanah asli sehingga konstruksi stabil.
4.Tingkat kemiringan dinding penahan yang harus di perhitungkan.
5.Perhitungan Analisa kestabilan terhadap daya dukung tanah dasar, gaya guling, geser dan patah tembok dari gaya yang diterima.
Salah satu contoh dari dinding penahan tanah (talud) dilokasi tepi pantai yaitu pembangunan talud pengaman pantai dengan konstruksi terbuat dari pasangan batu belah.
Contoh gambar dapat dilihat dibawah ini.

Demikianlah penjelasan tentang konstruksi dinding penahan tanah (talud) pengaman pantai. Trimah kasih.

Baca Artikel...

Serah Terima Akhir Pekerjaan

Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah dilaksanakan kegiatan serah terimah pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) oleh Penyediah Jasa, maka langka selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh Penyediah Jasa pekerjaan konstruksi yaitu melaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO). 

Jadi sebelum berakhirnya Masa Pemeliharaan pekerjaan konstruksi berakhir, ada beberapa tahapan yang harus di selesaikan oleh Penyediah Jasa pekerjaan konstruksi antara lain :

1. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan laporan 

    pemeliharaan serta mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir.

2. Dalam rangka menerima hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Direksi Teknis atau 

    Konsultan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan.

3. Permohonan pengajuan penerimaan hasil akhir pekerjaan dilaksanakan sesuai Prosedur (P-10) 

    dan mengisi Form Pemeriksaan Kelayakan (F-09).

4. Apabila dari hasil pemeriksaan, selama masa pemeliharaan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi   

    telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, maka PPK dan 

    Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

5. PPK wajib melakukan pembayaran uang retensi atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.

6. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil 

    pekerjaan kepada PA/KPA. Selanjutnya PA/KPA  meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

    (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang 

    diserahterimakan.

7. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui     

    PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan 

    dokumen administratif. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.

8. Dalam rangka pelaksanaan FHO, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyerahkan seluruh 

    dokumentasi Terlaksana (As-Built Document) pelaksanaan pekerjaan yang mencakup paling 

    sedikit dokumen sebagai berikut:

    a. Dokumen terkait dengan mutu:

       1) Laporan Uji Mutu dibuat oleh pengendali mutu;

       2) Desain mix formula dan job mix formula;

       3) Uji mutu material;

       4) Dokumen penjaminan mutu dan pengendalian mutu; dan

       5) Dokumen terkait penghitungan kuantitas/volume yang disiapkan oleh 

            Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.

     b. Dokumen administrasi

         1) Perjanjian kontrak termasuk adendumnya (jika ada);

         2) Dokumen kontrak lainnya;

         3) Dokumen terkait dengan pelaksanaan kontrak;

         4) Dokumen pembayaran;

         5) Dokumen Perhitungan penyesuaian harga;

         6) Berita acara pemeriksaan oleh intitusi/lembaga pemeriksa;

         7) Laporan ketidaksesuaian dan tindak lanjut (status harus diatasi);

         8) Foto-foto pelaksanaan (0% sebelum pelaksanaan, sedang dilaksanakan dan 100% 

             telah dilaksanakan); dan

         9) Gambar terlaksana (as built drawing).

     c. Dokumen-dokumen lainnya, meliputi:

         1) Laporan pengelolaan lingkungan;

         2) Laporan pelaksanaan Keselamatan Konstruksi; dan

         3) Laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan.

     d. Dokumen pengoperasian dan pemeliharaan berupa manual/ pedoman pengoperasian 

         dan perawatan/pemeliharaan.

Demikianlah penjelasan singkat tentang Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO) semoga bermanfaat terimah kasih.

Baca Artikel...

Serah Terima Pertama Pekerjaan

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi perlu adanya usaha untuk menggunakan pendekatan manajemen mutu, prinsip penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi yang mencakup aspek pengelolaan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi pihak-pihak yang terlibat terdiri dari Penyelenggara Infrastruktur dan Penyelenggara Proyek. Sebelum berakhirnya masa kontrak pekerjaan konstruksi dimana fisik pekerjaan telah  selesai 100 %, maka harus dilaksanakan kegiatan serah terimah pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

Hal-hal yang harus disiapkan terkait akan diadakan PHO antara lain :

1. Serah Terima Pekerjaan adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus
    perseratus) dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Pengguna Jasa dalam kondisi dan
    standar sebagaimana disyaratkan dalam kontrak;

2. Pernyataan pekerjaan selesai 100% berdasarkan rekomendasi dari Direksi Lapangan/Konsultan
    MK yang disampaikan kepada PPK;

3. Rekomendasi Direksi Lapangan/Konsultan MK dikeluarkan berdasarkan hasil verifikasi lapangan
    dari Direksi Teknis/Konsultan Pengawas;

4. Isi surat rekomendasi Direksi Lapangan/Konsultan MK mencakup tanggal tentatif pekerjaan 
    selesai 100%, daftar cacat mutu dan kekurangan (jika ada);

5. Berdasarkan rekomendasi dari Direksi Lapangan/Konsultan MK, PPK melakukan Serah terima 
    Pertama Pekerjaan. Hasilnya dituangkan dalam    berita acara serah terima pertama pekerjaan.

6. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses Serah Terima Pertama Pekerjaan adalah:

   a. Pengujian Akhir Pekerjaan (Test on Completion)

      1) Dalam rangka menerima hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Direksi Teknis/Konsultan
          Pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil pekerjaan.

      2) Sebelum pelaksanaan pengujian akhir pekerjaan, Direksi Teknis/Konsultan Pengawas harus   
          memberitahukan kepada PPK tentang jadwal pelaksanaan pengujian yang telah disepakati
          dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

      3) Sebelum tanggal pelaksanaan pengujian, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus
          memeriksa dokumentasi pengendalian mutu (quality control-QC).

      4) Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas dalam pengujian
          pada akhir pekerjaan adalah sebagai berikut:

          a) Mengecek kesesuaian kinerja secara keseluruhan dari pekerjaan final yang telah selesai
              dengan seluruh persyaratan dalam kontrak maupun kesesuaian maksud dari desain/gambar,
              sebagai contoh dimensi, ketinggian, dll;

          b) Pengujian sampel random minimum oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas (bila 
              diperlukan);

          c) Evaluasi dari semua dokumen terlaksana (as-built document) yang menunjukkan bahwa   
              seluruh pekerjaan telah sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan seluruh laporan 
              ketidaksesuaian (Non-Conformance Reports/NCR) telah diselesaikan;

          d) Direksi Teknis/Konsultan Pengawas mengevaluasi dokumentasi dari quality assurance (QA)                Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi untuk menyakinkan bahwa seluruh pekerjaan
              telah selesai sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan seluruh laporan
              ketidaksesuaian telah diselesaikan

      5) Untuk pemeriksaan dan uji fungsi, PPK dan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas dapat
           mengacu spesifikasi yang ada. Apabila hasil pemeriksaan terhadap cacat mutu dan uji fungsi                     belum sesuai dengan spesifikasi yang ada, maka PPK berhak menunda persetujuan berita
           acara serah terima pekerjaan dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib melakukan 
           perbaikan terhadap hasil pekerjaan hingga sesuai dengan spesifikasi yang sudah tercantum
           dalam kontrak.

      6) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum
          dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menandatangani
          Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan (berita Acara PHO).

      7) Setelah penandatanganan BAST Pekerjaan (BAST PHO), PPK menyerahkan hasil pekerjaan
          kepada PA/KPA. Kemudian PA/KPA meminta Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama untuk
          melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.

          Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama dibentuk oleh PA/KPA.

      8) Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, Panitia Serah 
          Terima Pekerjaan Pertama melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau 
          melengkapi kekurangan dokumen administratif. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan
         dalam Berita Acara.

    b. Rencana Pemeliharaan

       1. Setelah pelaksanaan PHO, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menjaga kondisi hasil
           pekerjaan selama masa pemeliharaan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.

       2. Selama masa pemeliharaan, dibentuk Tim Pemeliharaan yang terdiri dari Penyedia Jasa
           Pekerjaan Konstruksi dan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.

       3. Sebelum dimulainya masa pemeliharaan, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus
           menyerahkan program kerja/rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
           melaksanakan pemeliharaan, paling sedikit mencakup kegiatana. 

          a. Pemeriksaan 

              Kegiatan/tindakan  yang dilakukan untuk memastikan apakah komponen/item/fungsi hasil
              pekerjaan masih sesuai dengan spesifikasi.

          b. Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan 

              Kegiatan/tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan suatu 
              komponen/item/ fungsi hasil pekerjaan.

       4) Komponen-komponen yang harus dipelihara serta mekanisme pemeliharaannya, disesuaikan
           dengan yang tercantum dalam Manual Operasi & Pemeliharaan yang harus diserahkan pada
           saat PHO.

       5) Dokumen rencana pemeliharaan diperiksa dan disetujui oleh Direksi Lapangan/Konsultan   
            MK.

    c. Penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan

        1. Pada saat pekerjaan telah selesai 100%, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi mengajukan
            permohonan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada Direksi Teknis/Konsultan   
            Pengawas.

        2. PPK akan memeriksa hasil pekerjaan terlebih dahulu, sebelum mengeluarkan/menandatangi
            BAST Pekerjaan.

        3. Hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada Penyedia Jasa
            Pekerjaan Konstruksi hal-hal yang harus diselesaikan/diperbaiki oleh Penyedia Jasa
            Pekerjaan Konstruksi agar hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

        4. Sebelum mengeluarkan BAST pekerjaan, Direksi Teknis/Konsultan Pengawas harus 
            memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

            a) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi telah menyerahkan dokumen-dokumen yang
                dipersyaratkan (antara lain: manual operasi dan pemeliharaan); dan

            b) Telah dilakukan pengujian terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan dalam
                 kontrak (baik pengujian terhadap standard mutu maupun kinerja/fungsi).

        5. Setelah Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyelesaikan kewajibannya, Direksi
            Teknis/Konsultan Pengawas melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPK.

        6. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum 
            dalam Kontrak, maka PPK dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menandatangani
            Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan.

        7. Berita acara serah terima pertama pekerjaan paling sedikit berisi:

            a) Tanggal difinitif pekerjaan selesai 100%;

            b) Rencana tanggal serah terima akhir pekerjaan;

            c) Tanggal berita acara serah terima pertama pekerjaan; dan

            d) Lain-lain yang diperlukan antara lain rencana pemeliharaan selama masa pemeliharaan.

Demikianlah penjelasan singkat tentang Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) semoga bermanfaat terimah kasih.

Baca Artikel...

Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi dikerjakan maka pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus menerapkan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi.

Hal-hal atau tahapan yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi antara lain :

1.Penyerahan Lokasi Kerja
  a. Penyerahan lokasi kerja dilakukan sebelum penerbitan SPMK,dengan terlebih dahulu
      melaksanakan Peninjauan Lapangan Bersama;
  b. Peninjauan lapangan bersama bertujuan untuk memastikan kesiapan lokasi kerja yang akan
      diserahterimakan, serta untuk melakukan inventarisasi seluruh bangunan yang ada serta seluruh
      aset milik pengguna jasa;
  c. PPK wajib menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia Jasa Pekerjaan
      Konstruksi yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati dalam Rapat Persiapan 
      Penandatanganan Kontrak;
  d. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
   a. Penerbitan SPMK dilakukan paling lambat 14 hari sejak tanggal penandatanganan kontrak atau
       14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali;
   b. Dalam SPMK dicantumkan Tanggal Mulai Kerja;
   c. Penetapan Tanggal Mulai Kerja setelah serah terima lapangan dilaksanakan atau paling cepat
      dilaksanakan bersamaan dengan tanggal SPMK.

3. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
   a. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak merupakan rapat awal antara PPK, Pengendali Pekerjaan
      (Direksi Lapangan/Konsultan MK), Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis/Konsultan Pengawas), \
      Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, tim perencana serta pihak terkait;

   b. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau Pre Construction Meeting (PCM) harus sudah dimulai
       maksimal 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SPMK dan sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan;

  c. Tujuan rapat persiapan pelaksanaan kontrak:
     1) Persamaan pandangan dan pemahaman terkait hal-hal yang mendasar pada pelaksanaan
         proyek, seperti: jadwal, alur komunikasi dan koordinasi, alur persetujuan, kebijakan       
         pengendalian mutu dan Keselamatan Konstruksi serta mekanisme pelaporan dan pembayaran
         hasil pekerjaan;
    2) Untuk mendapatkan kesepakatan terhadap pelaksanaan kontrak;
    3) Penyesuaian seluruh kegiatan dalam RMPK dengan persyaratan-persyaratan dalam dokumen
        kontrak;
    4) Pemenuhan terhadap kebutuhan data dan informasi terkait proyek;
    5) Untuk melakukan perubaahan kontrak apabila diperlukan.

  d. Agenda pembahasan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak sebagai berikut:
     1. Struktur Organisasi Proyek
     2. Pendelegasian kewenangan
     3. Alur komunikasi dan persetujuan
     4. Mekanisme pengawasan
     5. Jadwal pelaksanaan
     6. Mobilisasi
     7. Metode pelaksanaan
     8. Pembahasan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
     9. Pembahasan pelaksanaan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
   10. Rencana pemeriksaan lapangan bersama
   11. Informasi yang dibutuhkan
   12. Dukungan fasilitas, dan lain-lain

  e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan   
      Pelaksanaan Kontrak;
  f. Apabila diperlukan perubahan kontrak, maka diterbitkan adendum kontrak.

4. Pembayaran Uang Muka
    a. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka   
       secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka (apabila ditentukan
       dalam dokumen kontrak);
    b.Uang muka digunakan untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda
       jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
    c.Besaran uang muka ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan dibayar setelah
       Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang
       diterima.

5. Mobilisasi
    a. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan 30 hari kalender sejak diterbitkan   
       SPMK, atau terutama untuk sumber daya (material, alat, tenaga kerja) yang akan digunakan
       untuk memulai pekerjaan.
    b.Untuk mobilisasi sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan untuk tiap-tiap pekerjaan,
       dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan rencana kerja, meliputi:
       1) Mobilisasi peralatan;
       2) Mobilisasi personil inti dan pendukung;
       3) Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, barak, laboratorium, bengkel, gudang, dan
           sebagainya.
    c.Denda keterlambatan mobilisasi sebagaimana tertuang dalam kontrak.

Demikianlah penjelasan singkat tentang Tahap Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi semoga bermanfaat terimah kasih.

Baca Artikel...

Pekerjaan Lapisan Perkerasan Beton

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa perkerasan pada konstruksi jalan dibagi menjadi dua jenis yaitu perkerasan lentur (flexible pavement) dan perkerasan kaku (riqid pavement). Struktur dari Perkerasan kaku (rigid pavement) umumnya terdiri dari tanah dasar, lapis pondasi bawah dan lapis beton semen dengan atau tanpa tulangan. Pada kesempatan ini akan melanjutkan lagi pembahasan tentang konstruksi perkerasan beton (rigid pavement). 

Penjelasan perkerasan beton sebagai berikut:

1. PEKERJAAN PERKERASAN BETON PADA DAERAH CURAM  

    Untuk perkerasan jalan beton dengan kemiringan memanjang lebih besar dari 3 %,
    maka harus ditambah dengan Angker Panel (Panel anchored) dan Angker Blok (Anchor Block).
    Jalan dengan kondisi ini harus dilengkapi dengan angker yang  melintang  untuk  keseluruhan
    lebar  pelat  sebagaimana  diuraikan  pada  Tabel  dan diperlihatkan pada Gambar dibawah ini.

2. SAMBUNGAN PERALIHAN ANTARA PERKERASAN ASPAL DAN BETON  

   Sambungan peralihan antara perkerasan aspal dengan perkerasan beton Perlu adanya Slab Transisi     dan Perlu adanya Batang Pengikat. Pada gambar dibawah ini dapat dilihat typical sambungan   
   peralihan antara perkerasan aspal dan perkerasan beton.

3. PELAPISAN TAMBAHAN PERKERASAN BETON ASPAL DI ATAS 
    PERKERASAN  BETON

   Struktur perkerasan beton semen harus dievaluasi agar supaya tebal efektifnya dapat dinilai   
   sebagai  aspal beton. Untuk menentukan  tebal efektif (Te) setiap lapisan perkerasan  yang ada   
   harus   dikonversikan  kedalam  tebal  ekivalen  aspal  beton  sesuai  dengan  Tabel  12. Dengan
   demikian  tebal lapis tambahan  yang diperlukan,  dihitung berdasarkan  perhitungan lapis
   tambahan pada perkerasan lentur.Dalam  menentukan  tebal  ekivalen  perkerasan  beton  semen
   perlu  memperhatikan  kondisi dan daya dukung lapisan beton semen yang ada.

   Apabila  lapisan-lapisan  perkerasan  telah  diketahui  dan  kondisinya  ditetapkan,  kemudian
   faktor konversi yang sesuai dipilih pada Tabel berikut dan tebal efektif dari setiap lapisan dapat 
   ditentukan.

   Tebal  efektif  setiap  lapisan  merupakan  hasil  perkalian  antara  tebal  lapisan  dan faktor
   konversi.  Tebal efektif untuk seluruh perkerasan merupakan jumlah tebal efektif dari masing- 
   masing lapisan.

   Tebal lapisan tambahan dihitung dengan rumus sebagai berikut :
       Tr = T – Te 

    Keterangan :
    Tr = tebal lapis tambahan
    T = tebal perlu berdasarkan beban rencana dan daya dukung tanah dasar dan atau
                   lapis pondasi bawah dari jalan lama sesuai prosedur yang telah diuraikan
    Te = tebal efektif perkerasan lama

    Tebal lapis tambahan perkerasan lentur yang diletakkan langsung di atas perkerasan beton semen
    dianjurkan  minimum  100 mm. Apabila  tebal lapisan  tambahan  lebih dari 180 mm, konstruksi
    lapis tambahan dapat menggunakan lapisan peredam retak sebagai mana terlihat pada Gambar   
    berikut.

4. PENGAMBILAN SLUMP BETON 

    Untuk Perkerasan beton semen pada umumnya dipersyaratkan nilai slump antara 2.5 – 6.0 cm
    hal ini tergantung dengan peralatan penghampar yang digunakan
    1. Untuk jenis fixes form (ACUAN TETAP) Slump 4.0 – 6.0 cm
    2. Untuk jenis slip form (ACUAN BERGERAK) Slump max 5.00 cm
    Toleransi ± 2.00 cm dari slump optimum(speksifikasi)

Demikianlah penjelasan tentang Pekerjaan Lapisan Perkerasan Beton , semoga bermanfaat. Terimah kasih.

Baca Artikel...

Struktur Lapisan Perkerasan Kaku

Secara garis besar perkerasan pada konstruksi jalan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu perkerasan lentur (flexible pavement) dan perkerasan kaku (riqid pavement). Dari kedua jenis perkerasan jalan tersebut yang paling esensi yaitu bagaimana perkerasan bereaksi terhadap beban dan bagaimana distribusi beban disalurkan ke tanah dasar (Subgrade).Pada kesempatan kali ini, Saya akan menjelaskan tentang struktur dari lapisan perkerasan kaku atau dikenal dengan istilah Riqid Pavement. 

Struktur dari Perkerasan kaku (rigid pavement) umumnya terdiri dari tanah dasar, lapis pondasi bawah dan lapis beton semen dengan atau tanpa tulangan. Struktur perkerasan kaku (rigid pavement)

secara tipikal dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

1. TANAH DASAR
    Daya dukung tanah dasar ditentukan dengan pengujian CBR insitu sesuai dengan SNI 03-1731-   
    1989 atau CBR laboratorium sesuai    dengan SNI 03-1744-1989, masing-masing untuk
    perencanaan tebal perkerasan lama dan perkerasan jalan baru. Apabila tanah dasar mempunyai
    nilai CBR lebih kecil dari 2 %, maka harus dipasang pondasi bawah yang terbuat dari beton kurus
    (Lean-Mix Concrete) setebal 15 cm yang dianggap mempunyai nilai CBR tanah dasar efektif 5 %.

2. PONDASI BAWAH
    Bahan pondasi bawah dapat berupa :
    a.Bahan berbutir.
    b.Stabilisasi atau dengan beton kurus giling padat (Lean Rolled Concrete)
    c.Campuran beton kurus (Lean-Mix Concrete)

    Lapis pondasi bawah perlu diperlebar sampai 60 cm diluar tepi perkerasan beton semen. Untuk     

    tanah ekspansif perlu pertimbangan khusus perihal jenis dan penentuan lebar lapisan pondasi 

    dengan memperhitungkan tegangan pengembangan yang mungkin timbul. Pemasangan lapis 

    pondasi dengan lebar sampai ke tepi luar lebar jalan merupakan salah satu cara untuk 

    mereduksi prilaku tanah ekspansif.

    Tebal lapisan pondasi minimum 10 cm yang paling sedikit mempunyai mutu sesuai dengan 

    SNI No. 03-6388-2000 dan AASHTO M-155 serta SNI 03-1743-1989. Bila direncanakan 

    perkerasan beton semen bersambung tanpa ruji, pondasi bawah harus menggunakan 

    campuran beton kurus (CBK).

    Lapis pondasi bawah pada perkerasan beton semen adalah bukan merupakan bagian utama
    yang memikul beban, tetapi merupakan bagian yang berfungsi sebagai berikut :
   1. Mengendalikan pengaruh kembang susut tanah dasar.
   2. Mencegah intrusi dan pemompaan pada sambungan, retakan dan tepi-tepi pelat.
   3. Memberikan dukungan yang mantap dan seragam pada pelat.
   4. Sebagai perkerasan lantai kerja selama pelaksanaan.


3. PERKERASAN BETON SEMEN

    Struktur lapisan perkerasan kaku yang paling atas adalah perkerasan beton semen, dimana 

    struktur terdiri dari plat beton yang bersambung (tidak menerus) dengan tulangan atau tanpa       

    tulangan, atau  menerus dengan tulangan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat 

    pelaksanaan pekerjaan pengecoran beton semen adalah kada air pemadatan, kepadatan dan 

    perubahan kadar air selama   masa pelayanan. Hal lain sebelum dilaksanakan pekerjaan 

    pengecoran permukaan lapis pondasi  

    ditutup dengan menggunakan plastik (mencegah kadar semen masuk kedalam lapis pondasi dan 

    sebagai lapis pemisah).

    Ada 4 jenis struktur lapisan perkerasan beton semen antara lain :
    1. Perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan
    2. Perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan
    3. Perkerasan beton semen menerus dengan tulangan
    4. Perkerasan beton semen pra-tegang

3.1. SAMBUNGAN PERKERASAN BETON
       Sambungan pada perkerasan beton semen ditujukan untuk membatasi  tegangan  dan 
       pengendalian  retak yang disebabkan  oleh penyusutan, pengaruh lenting serta beban lalu-lintas,
       memudahkan pelaksanaan serta mengakomodasi gerakan pelat.
       Pada perkerasan beton semen terdapat beberapa jenis sambungan antara lain :
       a. Sambungan memanjang
       b. Sambungan melintang
       c. Sambungan isolasi
       Semua  sambungan   harus  ditutup  dengan  bahan  penutup  (joint  sealer),  kecuali  pada
       sambungan isolasi terlebih dahulu harus diberi bahan pengisi (joint filler).

3.2. SAMBUNGAN MEMANJANG

       Sambungan memanjang dengan batang pengikat (tie bars)

      Sebelum kita lanjut pembahasan, kita jelaskan dulu apa itu Batang Pengikat (Tie Bars) dan
      Batang Ulir (deformed bars). Batang Pengikat (tie bars) adalah sepotong  baja  ulir  yang   
      dipasang  pada  sambungan  memanjang  dengan  maksud untuk mengikat pelat agar tidak
      bergerak horizontal. Batang ulir (deformed bars) adalah batang tulangan  prismatis  atau yang
      diprofilkan  berbentuk  alur atau spiral yang terpasang tegak lurus atau miring terhadap muka
      batang, dengan jarak antara rusuk-rusuk tidak lebih dari 0,7 diameter batang
      pengenalnya/nominal.

     Pemasangan sambungan memanjang ditujukan untuk mengendalikan terjadinya retak memanjang.
     Jarak antar sambungan memanjang sekitar 3  - 4 m. Sambungan memanjang harus dilengkapi
     dengan batang ulir dengan mutu minimum BJTU-24 dan berdiameter 16 mm. Jarak antar
     Batang Pengikat yang digunakan adalah 75 cm dan letaknya pada ½ tebal plat.

     Ukuran batang pengikat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :
         At = 204 x b x h
         l  = (38,3 x φ) + 75 mm

     Catatan :
     At   = Luas penampang tulangan per meter panjang sambungan (mm2).
     b     = Jarak terkecil antar sambungan atau jarak sambungan dengan tepi perkerasan (m)
     h     = Tebal pelat (m).
     l      = Panjang batang pengikat (mm).
     φ    = Diameter batang pengikat yang dipilih (mm).

3.3. SAMBUNGAN MELINTANG 

       Tulangan sambungan melintang (Dowel) :
       1. Polos Ø 25 – 32 mm
       2. Panjang besi polos (dd) = 45 – 60 cm
       3. Letaknya pada ½ tebal plat
       4. Satu ujung terikat, ujung lainnya dibuat tidak lekat dengan cara : dibungkus plastik tipis
           atau dilapisi gemuk
       5. Diameter batang ulir tidak lebih kecil dari 12 mm.
       6.J arak maksimum tulangan dari sumbu-ke-sumbu 75 cm.

Demikianlah penjelasan tentang Struktur Lapisan Perkerasan Kaku, semoga bermanfaat. Terimah kasih.

Baca Artikel...